Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Desak Transparansi Anggaran Covid-19

Samarinda, Afiliasi.net - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kaltim meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemprov Kaltim terbuka soal pemanfaatan anggaran Covid-19. 

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh juru bicara Fraksi PDIP, Herliana Yanti saat membacakan pemandangan umum fraksi berlambangkan banteng dan moncong putih itu, dihadapan rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim atas Nota Penjelasan Perubahan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim tahun 2020, di Gedung D, Lantai 6, pada Rabu 9 Juni 2021.

"Pemprov Kaltim tidak menjelaskan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 selama tahun kedua ini. Apakah penggunaannya berjalan transparan sebagaimana prinsip transparansi keuangan atau tidak. Serta bagaimana tindak lanjut penanganannya, penjelasan lebih lanjut itu untuk ditinjau kembali sebagai kebijakan prioritas," sebut Herliana dihadapan Paripurna. 

Terkait rencana perubahan RPJMD, Fraksi PDIP disebut Herliana meminta agar pembahasannya dibahas lebih spesifik melalui panitia khusus atau pansus.

"Untuk senergisitas antara legislatif dan eksekutif dapat terpenuhi, maka fraksi PDI Perjuangan mengusulkan untuk membentuk pansus," ucap legislator Karang Paci - sebutan DPRD Kaltim yang terpilih melalui daerah pemilihan Kabupaten PPU dan Paser itu.

Atas catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun yang ditemui usai memimpin jalannya Paripurna menyebut, pemerintah dalam hal ini Gubernur Isran Noor akan segera memberikan jawaban dihadapan Paripurna yang akan datang.

"Kemudian akan dikembangkan lagi melalui usulan-usulan tadi akan dibuat pansus terkait perubahan RPJMD, kalau untuk laporan penggunaan anggaran akan kita perdalam di Banggar (Badan Anggaran)," pungkas Samsun. (Advetorial)

Penulis: Vicky

TOPIK BERITA TERKAIT: #dprd-kaltim #anggaran-covid19 #muhammad-samsun #herliana-yanti #peruhan-rpjmd-kaltim #isran-noor #pdi-perjuangan